Ini Alasan Saya Tentang Jokowi Sebaiknya Tetap Jadi Gubernur

Yuk Share di Facebook
Jokowi dan Ahok diusung Prabowo saat Kampanye Pilkada DKI Jakarta

Sebetulnya kegundahan Saya ini sudah cukup lama terkait pilkada di negara kita, khususnya terkait kepala daerah terpilih yang kemudian saat belum lama menjabat sudah mengikuti pemilihan posisi politik yang lebih tinggi lagi. Umumnya, saat masih belum lama menjabat bupati/walikota, lalu maju sebagai calon Gubernur. Nah, kalau dalam studi kasus pak Jokowi ini, beliau maju dari Gubernur yang sedang menjabat ke kursi calon presiden.

Lalu masalahnya dimana?


Proses Pilkada, Sebuah Mekanisme Demokrasi yang Harus Dihargai

Mari kita coba renungi pelan-pelan. Pilkada itu adalah sebuah mekanisme demokrasi pasca reformasi untuk memilih kepala daerah di tingkat kota/kabupaten dan provinsi. Sebagai sebuah instrumen baru dalam kultur demokrasi kita, hasil Pilkada diharapkan merupakan cerminan kehendak masyarakat daerah yang direpresentasi oleh sepasang calon kepala daerah untuk memimpin daerah mereka. Perlu dicatat, sepasang ya, bukan hanya satu orang saja.

Begini saja, biar lebih mudah mari kita contohkan dengan situasi Gubernur DKI Jakarta pak Jokowi yang sedang nyapres sekarang. Jokowi saat dipilih oleh rakyat DKI itu satu paket dengan pak Ahok, sepasang ya… kalau pengamatan saya, kecenderungan suara rakyat itu cenderung akan memilih calon gubernurnya ketimbang calon wakilnya.. yaaa walaupun memang calon wakilnya juga punya pengaruh, tapi masih lebih besar efek calon gubernurnya. Jadi saat warga DKI memilih Jokowi-Ahok, faktor Jokowinya yang cenderung lebih besar.  Saat terpilih, berarti bahwa Jokowi-Ahok adalah representasi suara masyarakat DKI Jakarta untuk memimpin ibukota.

Lalu tiba-tiba, Jokowi yang belum lama jadi Gubernur, lantas maju nyapres. Disini timbul pertanyaan kritikal pertama: apakah tindakan nyapresnya itu sama saja dengan mencederai demokrasi kita? Pertanyaan pun berlanjut: Apakah Jokowi sama saja dengan tidak menghormati Pilkada sebagai sebuah mekanisme yang tidak murah dan mengeluarkan banyak effort? Apakah sama dengan mengkhianati suara rakyat? Enak juga ya kalau begitu baru mulai menjabat sudah ingin meninggalkan tanggung jawabnya.

Kan jadi begini; andai Jokowi terpilih jadi presiden, maka Ahok akan menjadi gubernur, iya kan? Lalu yang akan jadi wakil gubernurnya ahok siapa nanti? Yaitu yang akan dipilih; nah ada pertanyaan lagi, dipilih oleh siapa? Apakah sama rakyat DKI Jakarta lagi? Tidak kan…. Nah lho, rakyat DKI Jakarta memilih itu kan sepasang Jokowi-Ahok, artinya jika ada salah satu yang mundur saat masih belum lama menjabat, kalau begitu suara rakyat DKI Jakarta itu jadi sia-sia dong? Buat apa kalau begitu capek-capek dan mahal-mahal ada Pilkada kalau cuma hanya untuk dagelan demokrasi??





Perlunya Aturan tentang "Loncat-loncatan"

Nampaknya ke depan itu memang harus dibangun seperangkat aturan tentang masalah loncat-loncatan ini di Undang-undang kita. Enak bener dong ya belum juga setengah jalan selesai sudah mau loncat? Katakanlah harus dibuat aturan tentang batas minimum seorang kepala daerah bisa nyalon ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya diharuskan untuk menjalani minimal 4/5 dari rentang waktu masa jabatannya.. lha kalau ini kan belom apa-apa sudah mau loncat hehehe… aturan pembatasan ini supaya jadi lebih fair, supaya pilkada bukan buat ajang lucu-lucuan demokrasi, supaya suara rakyat tidak menguap, juga penting yaitu: supaya terbangun tradisi berpolitik yang lebih etis! Artinya apa dong kalau pak Jokowi nyapres ini? Artinya beliau ya tidak memberikan contoh perilaku politik yang baik dan etis pada masyarakat; pendidikan politik jadi ilusif, gagal… terlebih, pak Jokowi juga saat jadi gubernur DKI itu hasil loncat saat masih menjabat jadi walikota Solo, lengkap sudah…

Lalu ada yang bertanya: kalau begitu, berlaku juga buat menteri yang mundur saat masih menjabat dong? Kalau begitu, berlaku juga buat anggota DPR yang diangkat jadi menteri dong misalnya?  Sama nggak? Beda! Mekanisme pemilihan menteri kan jelas oleh presiden; kalau misalnya pak Hatta Rajasa mundur jadi menteri, presiden tinggal tunjuk penggantinya. Beres kan… Kalau anggota DPR? Jika ada yang diangkat jd menteri, atau ada yang mundur, kana da list urutan penggantinya. Siapa yang gantiin? ya yang dapet suara terbanyak berikutnya setelah orang yang mundur itulah, dari partai yang sama. Kan pada hakikatnya pemilu legisatif itu lebih memilih parpol daripada calegnya; jadi saat ada aleg yang mundur, majulah urutan berikutnya yang gantiin.

Nah, kalau Pilkada gimana? Lha itu kan Jokowi-Ahok yang milih rakyat langsung. Rakyat nggak milih partai, tapi individu. Mereka juga tidak ditunjuk presiden buat jadi gubernur juga. Artinya bagaimana? Artinya, kalau begitu jika ada salah satu dari paket pasangan ini ada yang mundur, penggantinya harusnya siapa? Wakilnya? Kan milihnya saat nyoblos itu sepasang, nggak fair dong kalau wakilnya jadi yang maju. Coba kalau saat pemilihan dulu Ahok majunya sebagai cagub, apakah bisa terpilih? Belum tentu kan… Kalau mau mengikuti konsistensi seperti pergantian antar waktu di DPR, apakah pasangan pemenang urutan ke-2 yang seharusnya menggantikan? Hihihihi, alias foke-nara yang gantiin Jokowi-ahok? Atau, krn dipilih oleh rakyat DKI, maka harus nanya dulu sama seluruh warga DKI apakah diizinkan nyapres atau tidak; mosok harus mengadakan seperti referendum begitu? Waduuh makin boros aja biayanya dan jadi buang-buang waktu juga. Kalau ada alasan bahwa masyarakat Indonesia kkan nanti akan dapat dilihat persetujuannya saat pemilihan presiden berlangsung. wah itu jadi memunculkan pertanyaan lagi, Pilkada itu pemilihan nasional atau daerah? Ya persetujuannya tidak dari penduduk Indonesia dong, melainkan balik lagi ke masyarakat daerah tersebut.

Lalu ada yang bertanya lagi; kan pak Jokowi bisa tetap membenahi DKI Jakarta dengan jadi Presiden? buat Saya sih, itu jadi semacam akal-akalan saja, logis-logisan buat masyarakat. Ini arahnya tidak kesitu, tapi ini lebih mempermasalahkan pentingnya Pilkada untuk dihormati sehingga demokrasi tidak tercerderai.

Jokowi Nyapres, Kekacauan Logika Demokrasi

Dari alur diatas, akan nampak bahwa efek Jokowi nyapres itu jadi mengacaukan logika demokrasi yang ada. Sistem pilkada jadi cuma aksesoris semata sebagian masyarakat juga jadi sama membingungkannya.  Jadi, buat apa ada Pilkada kalau begitu?? Pilkada jadi nonsense, bayangkan kalau di berbagai daerah juga terjadi begini semua… padahal disisi lain, daerah itu membutuhkan putra-putri terbaiknya untuk memimpin dan bekerja memajukan daerah yang dipimpinnya itu. Dan untuk membuktikan itu, pemimpin tersebut harus menyelesaikan dulu komitmennya untuk menyelesaikan masa jabatannya, sebab itu adalah amanat demokrasi, amanat masyarakat daerah.

Jadi, pak Jokowiiiiiiiiiii, Saya sebagai warga DKI tidak akan memilih Bapak untuk jadi presiden di pilpres tahun ini. Bapak harus ingat-ingat omongan Bapak dulu saat kampanye pilkada untuk komitmen jadi gubernur sampai selesai sehingga kami ini yakin mencoblos Bapak saat itu… Saya yakin masyarakat DKI juga akan senang jika pak Jokowi kembali jadi gubernur, dan bersama-sama masyarakat saling mendukung membenahi kota Jakarta menjadi lebih baik.

Tolong beri kami teladan praktik politik yang lebih etis pak Jokowi! Tolak Jokowi Nyapres!

[ Catatan Seorang Warga DKI Jakarta]

Share this post

Post a comment

  1. kalau ada gubernur masih menjabat yang diangkat jadi menteri gimana?

    ReplyDelete
  2. kalau ada walikota masih menjabat kemudian diminta oleh ketua partai tertentu untuk menjadi cagub diluar propinsinya gimana? bahkan ketua partai itu bilang "jika tidak diijinkan oleh ...... maka saya hanya akan pinjam"

    ReplyDelete
  3. Salam, Saya setuju bahwa memang sebaiknya Pak Jokowi menyelesaikan dulu jabatannya sebagai Gubernur, soal loncat-loncatan tentu perlu diteliti juga agar kedepannya lebih jelas dan menguntungkan. Tapi perlu kita ingat bahwa rakyatlah yang secara langsung/tidak langsung meminta Pak Jokowi maju capres, bukan keinginan dia sendiri. Sayapun bersyukur karena jika melihat keadaan sekarang, karena maaf, saya kurang percaya dengan kemampuan calon yang satu lagi. Jadi saya bersyukur bisa memilih Pak Jokowi dibandingkan calon yang satu lagi. Komentar ini hanya berdasarkan pengamatan saya sendiri, silakan dibantu masukan.perbaikannya. Jangan lupa sesama pendukung adalah 1 bangsa, bukan musuh.

    ReplyDelete
  4. Itu nama y org gila jabatan........klw jdi presiden nanti mw jdi apa lagi..????????

    ReplyDelete
  5. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  6. Yg meminta jokowi nyapres bukan rakyat, tapi megawati. Megawati mengambil keuntungan dr pamor jokowi pada saat jokowi jadi gubernur. Megawati sadar kalo megawati yg mencalonkan diri kembali jadi capres, megawati g kan menang. Jokowi adalah produk ambisi dari megawati dengan mengatasnamakan rakyat indonesia

    ReplyDelete
  7. Ga ush pda comment yg aneh2 deh. . Jd presiden toh jg buat Indonesia kan, ga menjnggalkan tanggung jwb buat rakyat Indonesia. Pada intinya semua curhat ini menyatakan klo ga stuju Ahok jd gubernur(krn Ahok bkn pribumi, bkn muslim). Gt aja ribet bang. .

    ReplyDelete
  8. ga suka pembohongJune 23, 2014 at 7:42 PM

    Aku ga ngurusi.
    Poko nya aku ga ngurusi.
    Aku mau pokus ngurus jakarta

    kira2 gt lah suara jokowi kmaren.

    ReplyDelete
  9. Kekacauan logika berdemokrasi?lucu sekali.sebelum bicara lebih dalam arti logika berdemokrasi,bsa jelasin arti berdemokrasi yg diterapkan di negara ini?jgn ngmg kalo ga tau artinya lho.
    Lalu mengenai jokowi lebih tepat diposisi gubernur,pertanyaan saya kepada anda,apakah anda tau ad berapa rancangan perubahan untuk dki yg anda tinggali saat ini,yang diajukan ke pemerintahan namun ditolak?anda berkata selesaikan tugas sebagai gubernur(kalo ga kelihatan hasil kinerja,biasanya rakyat lgs mengolok olok),disaat jokowi akan maju untuk mendapat kewenangan lebih tinggi(otomatis ga ada yang menghalangi upaya nya untuk membenahi DKI juga) justru "dijegal" oleh masyarakat yg memiliki logika seperti anda.bagaimana pendapat anda?
    Gampang nya begini saja.presiden itu tinggal nya dimana?pusat pemerintahan indonesia itu kenyataan nya bersifat sentralisasi atau bukan?kalo iya,berarti yang mulai dibenahi dari mana?
    Perbaiki dlu logika anda.sekali lagi,berkomentar itu memang gampang,,kalo disuruh melakukan ya alasn nya ada aj. :)

    ReplyDelete
  10. Maaf sebelumnya, saya bukan pendukung dari kedua capres. Saya di sini ikut membahas dengan opini saya sendiri dengan fakta yang ada.

    1. Saya setuju bila di Indonesia ini ada kebijakan yang bisa langsung dijalankan pemerintah daerah, tetapi ada juga yang membutuhkan wewenang pemerintah pusat. Itu FAKTA!

    2. Saya juga setuju dengan yang dikatakan penulis tentang pencapresan oleh pak jokowi sebelum masa jabatannya habis.
    2a. Pak jokowi boleh mencalonkan sebelum masa jabatannya habis, berarti sistem pemilunya yang memperbolehkan, dan ini juga FAKTA!
    2b. Pak jokowi melanggar janjinya untuk tidak mencalonkan sebagai presiden sebelum periode jabatannya sebagai gubernur DKI habis (semua pasti sudah tahu janji saat kampanye beliau juga), sebagian warga jakarta ada yang kecewa dengan ini. ini juga FAKTA!

    3. Kalau Anda bertanya kepada saya, siapa yang salah? Kita semua ini salah..
    3a. Peraturan pemilu yang memperbolehkan seseorang yang sebelum masa jabatan habis, ini dapat menguntungkan dan dapat merugikan. Menguntungkan bila sang calon baik untuk yang lebih tinggi, dan ada pengganti untuk tugas dia saat ini yang (minimal) sama baiknya. Merugikan bila ternyata sang calon tidak dapat berbuat sesuai harapan di tingkat yang lebih tinggi, atau pengganti untuk tugas saat ini hasil pekerjaannya menurun.
    3b. Masyarakat jakarta yang kecewa setelah pak jokowi mencalonkan jadi capres, itu juga salah kita. Kita memilih beliau, dan menerima janji beliau untuk 1 periode memimpin jakarta, yang kita (sudah tahu/ belum tahu) ada kemungkinan untuk mencalonkannya beliau jadi capres. Sistem pemilu yang ada memang seperti itu.

    Jadi capres manapun yang menawarkan janji-janji, pelajarilah terlebih dahulu sebelum menerimanya. Mungkinkah / tidak mungkinkah janji tersebut terealisasi? Bila nanti capres yang terpilih tidak dapat memenuhi janjinya, silahkan salahkan diri anda masing-masing yang mempercayai janji beliau.

    Salam cerdas Indonesiaku.. Salam damai Indonesiaku..
    Semoga Negri ini dapat menjadi lebih baik, dari pemimpinnya maupun masyarakatnya.

    ReplyDelete
  11. saya dengan pak basuki akan menata jakarta dlm 5 tahun. what now? hidup pak ahok

    ReplyDelete
  12. dan jreng jreng...skrg jokowi jadi presiden
    lain kali gak usah ada pilkada
    gubernur kek walikota kek semua gak ada artinya
    toh kita punya superman yg bisa bereskan semua masalah negeri ini
    dialah presiden jokowi sang ratu adil (what?!)

    ReplyDelete
  13. gimana kalo pak jokowi jadi presiden dan pak prabowo wakilnya saja...

    ReplyDelete

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

Next Post
Newer Post
Previous Post
Older Post