Ini Dia Daftar Parpol Terkorup versi Menseskab Dipo Alam


Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), Dipo Alam, merilis data-data korupsi yang melibatkan kader partai. Rilis ini sejatinya ditujukan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak lagi ada keharusan meminta izin Presiden untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPR. Namun, resonansi politik sulit dihindari dari rilis itu. 



Dari data yang dirilis Sekretariat Kabinet tersebut, terungkap bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPR kader Partai Golkar menduduki Peringkat Satu alias tertinggi keterlibatannya dalam kasus-kasus dugaan korupsi dan tindak pidana umum.

Di awal rilisnya, Menseskab Dipo Alam memberi catatan bahwa pernyataannya bukan ditendensikan dalam rangka membuka aib pihak tertentu terkait dengan pemeringkat pelaku korupsi di kalangan pejabat negara. “Data ini bukan untuk membuka aib orang. Tapi mari kita sama-sama mengawal anggaran,” demikian Dipo, di kantornya, seperti dikutip Inilah.com, Jumat (28/9/2012).

Dalam keterangannya, Dipo menyebutkan sepanjang era pemerintahan SBY sejak 2004, tercatat di sekretariat kabinet bahwa Presiden SBY telah menerbitkan izin pemeriksaan terhadap 176 pejabat negara dari kepala daerah hingga anggota DPR yang terlibat kasus hukum. Mayoritas dari perkara yang menjerat pejabat negara tersebut terkait kasus korupsi yakni sebanyak 131 orang (74,43 persen) dan 45 orang (25,29 persen) terkait tindak pidana umum.

Dari data yang dirilis oleh Sekretariat Negara, terungkap urutan Peringkat “Juara Lomba Korupsi” di kalangan pejabat negara dari kepala daerah hingga anggota DPR, berdasarkan catatan terkait izin pemeriksaan yang pernah diterbitkan oleh Presiden SBY untuk memeriksa oknum-oknum terduga korupsi tersebut.

Berikut ini adalah urutan Peringkat “Juara Lomba Korupsi” yang dirilis Sekretariat Kabinet berdasarkan partai politik induk para pejabat negara terduga korupsi dan pelaku tindak pidana umum tersebut:




  1. Peringkat 1: Partai Golkar 64 orang (36,36 persen),
  2. Peringkat 2: PDI-P 32 orang (18,18 persen),
  3. Peringkat 3: Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen),
  4. Peringkat 4: PPP 17 orang (3,97 persen);
  5. Peringkat 5: PKB 9 orang (5,11 persen),
  6. Peringkat 6: PAN 7 orang (3,97 persen),
  7. Peringkat 7: PKS 4 orang (2,27 persen),
  8. Peringkat 8: PBB 2 orang (1,14 persen),
  9. Peringkat 9: PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen),
  10. Peringkat 10: Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen),
  11. Peringkat 11: Independen/non partai 8 orang (4,54 persen)
  12. Peringkat 12: Gabungan partai 3 orang (1,70 persen)

Menariknya, data yang disampaikan Dipo Alam ini seperti menegaskan pernyataan Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat berbicara dalam Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat pada Rabu, 13 Juli 2011 tahun lalu.

Saat itu, di hadapan kader Partai Demokrat, SBY menegaskan banyak partai politik yang lebih korup dari Partai Demokrat. “Saya ingin menunjukkan data yang sah, masih banyak parpol yang korupsinya jauh di atas Demokrat,” kata SBY.

Dalam kesempatan itu SBY menyebutkan Partai Demokrat menempati urutan kelima dari seluruh partai politik yakni hanya 3,9 persen. “Saya beri contoh kasus korupsi di tingkat DPRD provinsi, dalam kurun 2004 sampai 2012. Korupsi yang dilakukan oknum Demokrat 3,9 persen, peringkat 5 dari seluruh partai. Di atas Partai Demokrat ada 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen dan 5,2 persen,” paparnya.

Sedangkan untuk korupsi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota pada periode yang sama, SBY memaparkan oknum PD menempati peringkat tiga dengan 11,5 persen. Di atas Partai Demokrat kata SBY, masing-masing 27 persen, dan 14,4 persen. Sedangkan untuk korupsi di tingkat DPR, Kementerian, Gubernur, dan Wali Kota/Bupati, oknum PD juga menempati posisi tiga. Di bawah dua parpol lain. Di atasnya masih ada dua parpol dengan angka 33,7 persen dan 16,6 persen.

Dalam kesempatan tersebut, SBY mengaku heran bila Partai Demokrat masih terus disebut sebagai partai korup. “Itu faktanya, kenyataannya, adilkah jika kita divonis sebagai partai korup sedangkan partai lain dianggap partai bersih,” sesal SBY ketika itu.

Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo ikut mengomentari publikasi dari Sekretariat Kabinet terkait pemeringkat pelaku korupsi urutan pertama Partai Golkar, disusul PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. “Rilis itu tidak mempengaruhi persepsi publik bahwa Istana adalah episentrum korupsi,” ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (29/9/2012).

Tesis tersebut, kata Bambang, diungkap Denny Indrayana sebelum diangkat menjadi Staf Khusus Presiden dan tidak berubah hingga saat ini dengan beberapa kasus besar seperti Century, Hambalang dan Wisma Atlet yang melibatkan orang-orang penting yang dekat dengan Istana. “Partai Golkar tidak khawatir atas manuver Dipo Alam,” kata Bambang seraya menuding Dipo justru tengah mencari muka kepada Presiden dengan mengklaim partai presiden bukan juara korupsi.

Meski dari awal Dipo menegaskan data yang dipublikasi bukan untuk membuka aib pihak tertentu, namun tetap saja, rilis Dipo Alam memiliki resonansi politik yang tidak sederhana. Apalagi jika dikaitkan dengan pernyataan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat di forum internal partai. Apapun, Pemilu 2014 tingga dua tahun lagi. Semua partai berlomba ‘mencuci diri’ agar kembali dipilih oleh rakyat.

Source: Inilah.com

Share this post

Post a comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

Next Post
Newer Post
Previous Post
Older Post